GOOTO.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani baru-baru ini meminta pemerintah segera menuntaskan masalah sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengupayakan segala cara agar sanksi Indonesia dicabut.

Perintah itu langsung diberikan setelah tim bulutangkis Indonesia tidak diizinkan mengibarkan bendera merah putih di pentas Thomas Cup 2021. Alhasil, tim Indonesia merayakan kemenangannya dengan dengan mengibarkan bendera PBSI.

“Lakukan segala upaya agar sanksi tersebut cepat dicabut, kalau perlu melalui jalur pengadilan arbitrase olahraga. Langkah itu agar bendera merah putih bisa berkibar dan Indonesia tidak terkendala menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga internasional,” kata Puan, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa pemerintah harus mencegah adanya kelalaian dalam program pengujian doping. Karena menurutnya, itu bersangkutan dengan kehormatan dan nama baik bangsa.

“Kita tidak ingin akibat sanksi dari WADA, penyelenggaraan-penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia menjadi terkendala,” lanjut Puan.

Hal ini pun menyangkut dunia balap Tanah Air, di mana mereka akan menjadi tuan rumah WordSBK dan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Meski WADA sudah memberikan izin menggelar ajang balap internasional, namun masih ada beberapa sanksi yang diberikan untuk Indonesia.

Salah satunya, jika ada pembalap asal Indonesia yang masuk podium, maka sang rider tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Aturan ini pun membuat pembalap Indonesia tak bisa menunjukkan kebanggaan benderanya.

“Karena berkibarnya bendara merah putih di kejuaraan-kejuaraan internasional menjadi kebanggaan dan semangat untuk rakyat Indonesia,” tutup Puan Maharani.

Baca: PLN Siapkan Skenario Listrik Tanpa Kedip di WorldSBK dan MotoGP Mandalika

ANTARA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-installaplikasi Telegram terlebih dahulu.