GOOTO.COM, Jakarta - Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan.

Sebab, menurut dia, aturan tersebut akan membuat golongan masyarakat kelas atas tidak berhak menggunakan BBM subsidi.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan lebih dari 1.400 cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM. Maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan," kata Rachmat, dikutip dari Antara hari ini, Minggu, 15 September 2024. 

Rachmat menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok aturan untuk menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yakni kepada golongan yang membutuhkan. Dengan demikian, masyarakat golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan BBM subsidi.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ujarnya.

Dalam lima tahun terakhir, Rachmat mengungkapkan bahwa pemerintah menghabiskan rata-rata Rp 119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM. Hal tersebut yang melatarbelakangi pemerintah mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

"Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ucap Rachmat.

Kemenko Marves mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.

Oleh karena itu, penyediaan BBM subsidi rendah sulfur ini bisa dijalankan bertahap mulai dari Jakarta, sebelum nantinya dijalankan secara nasional pada 2028.

Pilihan Editor: Charles Leclerc Tak Berani Prediksi di F1 Azerbaijan 2024

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto