GOOTO.COM, Jakarta - Pemerintah Prabowo Subianto berencana untuk mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Langkah tersebut diklaim bertujuan menjaga daya beli masyarakat.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa saat harga BBM naik, pasti akan terjadi inflasi karena memengaruhi daya beli. Di situlah diperlukan BLT untuk menutupi.

"Jadi BLT itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli tidak terganggu oleh kenaikkan harga," kata Bambang, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Selasa, 5 November 2024.

Menurut Bambang, selama ini subsidi BBM diberikan berbasis harga, yang hanya membedakan antara biaya produksi dengan harga jual. Ketika harga jual di bawah biaya produksi, maka pemerintah harus subsidi. 

Namun, permasalahan terbesar yang harus dihadapi adalah banyak yang salah sasaran. Akibatnya, negara mengeluarkan anggaran subsidi yang begitu besar karena hanya melihat selisih harga, yang kemudian terpakai oleh pihak yang tidak tepat.

"Karena itu, solusi paling ideal daripada kami memberikan subsidi dalam bentuk harga, lebih baik kan diberikan (langsung) kepada yang membutuhkan," ujarnya.

Menteri Keuangan era 2014-2016 itu menilai langkah ini menjadi solusi cepat untuk mengurangi kemiskinan. Subsidi seharusnya ditargetkan kepada kelompok yang menerima bantuan, dari yang paling bawah sampai kelas menengah atau aspiring middle class, dan kelas menengah ke atas sudah seharusnya berdiri sendiri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Dayai Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus menggodok skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Salah satu opsi yang muncul adalah pemberian subsidi langsung.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kami lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi atau bahan referensi keputusan presiden," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, subsidi ini harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung kepada masyarakat. Pemerintah tidak mau subsidi ini malah dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi.

"Kami lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian, kami juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak, semuanya masih dihitung, jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," ujarnya.

Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, salah satunya opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. 

"Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada presiden," ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggara 2025, yang difokuskan untuk BBM dan LPG. Volume BBM subsidi yang dialokasikan tahun depan mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

DICKY KURNIAWAN | ILONA ESTHERINA | TEMPO.CO

Pilihan Editor: Lando Norris Gagal Juara, Verstappen Menggila di F1 Brasil 2024