GOOTO.COM, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025. Menurut KIP, rencana tersebut akanm merugikan masyarakat.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali, harus mendengar aspirasi masyarakat," kata anggota KIP Rospita Vici Paulyn, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Selasa, 26 November 2024.

Penerapan PPN 12 persen ini disebut akan berimplikasi pada ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Sebab, PPN yang naik satu persen ini akan memicu kenaikan kebutuhan pokok dan otomatis menjadi beban tambahan yang signifikan.

Rincian dari KIP, PPN 12 persen ini berimplikasi pada gaji setiap bulan dipotong pajak, bonus dan tunjangan hari raya dipungut pajak, rumah, dan bumi kena pajak, kendaraan dikenai pajak, harga barang-barang menjadi mahal, hingga jual-beli pun akan terdampak. "Ini akan merembet ke mana-mana, BBM naik, sembako juga naik," ujar Vici.

Pemerintah perlu menyosialisasikan lebih komprehensif lagi soal kebijakan PPN 12 persen ini. Sebab, jika kebijakan tak transparan, ini akan menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga pemerintah harus terbuka soal rencana PPN 12 persen ini.

"Kurang transparan membuat masyarakat skeptis, karena kekuasaan itu cenderung diselewengkan. Pemerintah perlu menjelaskan, apakah benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah," ucap Vici.

KPI juga mencatat bahwa kenaikan PPN ini akan berpengaruh juga pada konsumsi rumah tangga, penurunan kinerja produksi perusahaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), merosotnya minat investasi, hingga target pertumbuhan akan sulit dicapai.

DICKY KURNIAWAN | ADIL AL HASAN | TEMPO.CO

Pilihan Editor: Suzuki Jajakan 7 Mobil Test Drive untuk Pengunjung GJAW 2024

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto