Penerapan Biodiesel B40 Butuh Waktu 6 Bulan Setelah Aturan Terbit
Reporter: Dicky Kurniawan
Editor: Rafif Rahedian
Rabu, 11 Desember 2024 12:00 WIB
Pegawai mempersiapkan kendaraan berbahan bakar B40 sebelum uji jalan di Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Uji jalan kendaraan tersebut menggunakan dua bahan bakar yaitu B40 (60 persen solar dan 40 persen biodiesel) dan B30D10 (60 persen solar, 30 persen biodiesel dan 10 persen diesel biokarbon) yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi teknis pada kendaraan bermesin diesel sebelum diaplikasikan secara luas. Tempo/Tony Hartawan
Iklan
Iklan

GOOTO.COM, Jakarta - VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan butuh waktu 6 bulan untuk penerapan biodiesel dengan kandungan 40 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit atau B40, setelah aturannya terbit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berkaca dari penerapan B35 pada 2023, Fadjar mengatakan bahwa setelah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 208.K/EK.05/DJE/2022 terbit pada 28 Desember 2022, Pertamina masih harus menunggu sekitar 6 bulan untuk penyalurannya. Biodiesel B35 sendiri baru disalurkan pertama kali pada 1 Juni 2023.

"Nanti B40 juta kemungkinan seperti itu. Secara prasarana untuk B40 secara paralel sedang kami siapkan, nanti ada mode kilang yang harus kami sesuaikan," ujar Fadjar, dilansir dari Tempo.co pada hari ini, Rabu, 11 Desember 2024.

Fadjar menuturkan bahwa saat ini Pertamina masih menunggu penerbitan regulasi soal B40 ini dari pemerintah. Dia optimistis, setelah regulasi diterbitkan, Pertamina masih punya waktu untuk proses transisi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan biodiesel B40 akan berjalan mulai 1 Januari 2025. Ini sesuai dengan program mandatori biodiesel B40.

"Untuk biodiesel B40, kami berkomitmen untuk mulai pada tanggal 1 Januari (2025)," kata Airlangga.

Airlangga mengungkapkan bahwa biodiesel B40 ini akan tetap diterapkan meskipun harga minyak sawit belakangan ini sedang melonjak tinggi. Apabila ada perbedaan harga akibat kenaikan harga minyak sawit tersebut, Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut akan diatasi oleh Badan Pengelolaan Dana perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"BPDPKS akan bersedia untuk membiayai gap harga di bawah harga minyak sawit yang baru," ujarnya.

Airlangga menyebut program ini berhasil berkontribusi dalam upaya mengurangi tingkat emisi secara global. Selain itu, program ini juga masuk dalam program besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai suatu ketahanan pangan, kemandirian pangan, kemandirian energi, serta hilirisasi industri perkebunan, yang dalam hal ini sawit.

DICKY KURNIAWAN | HAMMAM IZZUDDIN | TEMPO.CO

Pilihan Editor: PLN Targetkan 4.300 SPKLU di Indonesia Hingga Akhir 2025

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto

Iklan

 

 

 

BERITA TERKAIT


Rekomendasi