GOOTO.COM, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus membahas soal angkutan barang berlebih muatan atau over dimension overload (ODOL) yang tak kunjung diselesaikan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keduanya lembaga negara itu dinilai kerap lempar tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini.

"Nanti kalau kami tanya ke Kementerian Perhubungan, teman-teman menyalahkan kepolisian di Korlantas. Kalau kami tanya ke kepolisian, menyalahkan Kemenhub," kata Lasarus saat Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi V DPR RI, Kamis, 23 Januari 2025.

Lasarus mengatakan bahwa pekerjaan Kemenhub dan Korlantas ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, karena bergerak ke bidang yang sama. Hanya saja, tanggung jawabnya yang berbeda.

"Kami dari Komisi V DPR cuma bilang hentikanlah saling menyalahkan, mari kita perbaiki bersama-sama kondisi yang ada ini dengan tidak saling menyalahkan," ucapnya.

Dia mempertanyakan perihal pihak penanggung jawab dari masalah ODOL ini, karena belum ada titik temu penyelesaian masalah ini. Lasarus mengatakan Kemenhub bertanggung jawab untuk uji tipe kendaraan tetapi jika Kementerian Perindustrian mengizinkan, maka angkutan itu bisa lolos digunakan.

Kemudian, masalah penindakan hukum truk ODOL di jalan raya menjadi kewenangan Korlantas Polri. Sehingga, dia kebingungan terkait tanggung jawab antara Kemenhub dan Korlantas yang dianggap saling menyalahkan. "Ini seperti kita bicara duluan mana telur sama ayam," ujarnya.

Berdasarkan data Korlantas Polri, pada Oktober 2024, angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol masih sangat tinggi setiap tahunnya. Penyebab kecelakaan itu paling banyak masih disebabkan oleh truk ODOL.

Pada 2022, tercatat 1.464 kecelakaan dengan 688 korban meninggal, 237 luka berat, dan 2.564 luka ringan. Angka ini meningkat pada 2023 dengan 1.656 kecelakaan, yang menyebabkan 704 korban meninggal, 285 luka berat, dan 2.971 luka ringan.