GOOTO.COM, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan bahwa masih ada celah penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi, meskipun sudah menggunakan quick response code (QR Code).

"Penerapan QR Code sebenarnya cukup efektif, meskipun masih ditemukan beberapa penyimpangan," kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Selasa, 11 Februari 2025.

Kendati demikian, penggunaan QR Code ini dinilai Erika sudah efektif. Ini tercermin dari data konsumsi BBM subsidi, khususnya solar atau jenis BBM tertentu (JBT).

"Pada periode 2022 ke 2023, konsumsi solar berkurang. Sementara dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan, tetapi pertumbuhannya sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Kendati demikian, BPH Migas melihat masih ada kelemahan dari penggunaan QR Code ini, yakni ditemukannya penggunaan QR Code yang berbeda untuk satu kendaraan, baik mobil maupun truk, sehingga berpotensi menyebabkan distribusi BBM tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, BPH Migas bakal berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero).

"Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menangani masalah ini. Salah satu solusi yang kami usulkan adalah penggunaan sistem PIN, sehingga BBM bersubsidi benar-benar hanya dapat digunakan oleh pemilik QR Code yang sah," ucap Erika.

Dia menuturkan bahwa BPH Migas akan terus mendorong penggunaan QR Code dalam penyaluran BBM bersubsidi. Namun, Erika memastikan pihaknya akan menekankan agar sistem tersebut tidak disalahgunakan.

"Kami akan terus memperbaiki mekanisme ini agar lebih aman dan tidak rentan terhadap penyalahgunaan," kata Erika.

Untuk diketahui, penyimpangan QR Code ini ditemukan di Sumatra Barat, di mana terdapat pola pembelian berulang yang tidak wajar dengan membeli BBM subsidi berkali-kali menggunakan QR Code yang berbeda. Pola yang serupa juga teridentifikasi di Kalimantan Barat.

DICKY KURNIAWAN | DANI ASWARA | TEMPO.CO