GOOTO.COM, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan bermotor listrik. Insentif ini berlaku sejak 4 Februari 2025 hingga akhir tahun ini.

"Insentif ini diberikan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah mendorong terciptanya emisi karbon rendah dari kendaraan listrik dan hybrid," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Jumat, 21 Februari 2025.

Insentif ini diberikan bagi kendaraan roda empat dan bus tertentu. Sementara, kendaraan roda empat emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) hybrid, mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Ketentuan insentif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Sri Mulyani Indrawati 4 Februari lalu. Perpanjangan insentif kendaraan listrik ini ditetapkan sesuai dengan kebijakan sebelumnya.

Insentif PPN DTP bagi motor listrik diberikan sebesar 10 persen dari harga jual, dengan syarat nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 40 persen. Kemudian, untuk bus listrik mendapatkan insentif PPN 5 persen dari harga jual, dengan syarat TKDN paling rendah 20 persen sampai dengan kurang dari 40 persen.

Sementara itu, insentif PPnBM DTP bagi mobil hybrid, termasuk mild hybrid dan plug-in hybrid, diberikan sebesar 3 persen. Syaratnya, harus memenuhi kriteria kendaraan rendah emisi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

DICKY KURNIAWAN | ILONA ESTHERINA | TEMPO.CO