
Pengemudi ojek online mengisi BBM subsidi di sebuah SPBU di Jakarta, 2 Desember 2024. TEMPO/Subekti
GOOTO.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryadi menanggapi soal usulan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Bambang, kebijakan yang berkaitan dengan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI karena subsidi itu melekat di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Bambang, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Selasa, 25 Februari 2025.
Bambang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil. Prabowo menginginkan agar subsidi BBM ini bisa tepat sasaran dan perlu ada juga pembenahan dalam penyaluran subsidi untuk memastikan bahwa bantuan itu bisa sampai ke masyarakat yang berhak mendapatkan.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kami akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kami ke depan akan benahi agar tepat sasaran," ujar Bambang.
Politisi Partai Gerindra ini juga meluruskan soal pernyataan Luhut terkait penghapusan subsidi BBM. Menurut Bambang, Luhut tidak mengusulkan penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar bahan bakar minyak atau BBM subsidi dihapuskan pada 2027. Luhut mengklaim dirinya sudah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan BBM satu harga.
"Saya sampaikan kepada Presiden tentang ini, mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa mencapai satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk material seperti bahan bakar minyak, solar, atau apa pun," kata Luhut.
Luhut juga menuturkan bahwa subsidi nantinya akan diberikan langsung kepada rakyat yang memang membutuhkan. Dengan begitu, anggaran negara disebut bisa dihemat hingga triliunan rupiah.
"Jadi, menurut saya itu yang terbaik, kita bisa menghemat miliaran dan miliaran dolar lagi," ucap Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini.
DICKY KURNIAWAN | ERVANA TRIKARINAPUTRI | TEMPO.CO
Pilihan Editor: Dongfeng Perkenalkan 3 Truk untuk Pasar Indonesia, Simak Modelnya
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto