GOOTO.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan kasus korupsi Pertamina dalam hal tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Korupsi Pertamina ini meliputi pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menggunakan BBM RON 90 atau Pertalite.

Kasus ini melipatkan tujuh tersangka, empat di antaranya merupakan Direktur Sub Holding Pertamina dan tiganya lagi dari broker swasta. Korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan bahwa berdasarkan penyidikan, tiga Direktur Sub Holding PT Pertamina sengaja mengondisikan melalui rapat optimasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya.

"Akhirnya, pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor," kata Qohar di Gedung Kejagung, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Rabu, 26 Februari 2025.

Adapun orang yang terlibat dalam kasus ini adalah Direktur Utama Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President Feedstock Management PT KPI Agus Purwono.

Saat produksi kilang sengaja diturunkan, Sub Holding PT Pertamina ini sengaja ditolak. Alasannya, karena produksi minyak mentah KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tidak memenuhi nilai ekonomis.

Padahal faktanya, harga yang ditawarkan masih masuk range HPS. Qohar menuturkan Pertamina juga berdalih spesifikasi minyak mentah yang ditawarkan KKKS tidak sesuai kilang, padahal sudah sesuai dan dapat diolah.

Dalam kasus ini, KKKS juga bermain karena penolakan yang dilakukan oleh Pertamina atas tawaran KKS jadi dasar persetujuan ekspor broker. Sebab, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018, disebutkan bahwa KKS harus terlebih dahulu menawarkan produksi minyak mentah mereka ke PT Pertamina.

Ketika Pertamina menolak, mereka baru bisa ekspor. Beleid tersebut juga mengatur PT Pertamina harus mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri sebelum memutuskan impor. PT KPI mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang.

"Dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, terdapat perbandingan komponen harga yang tinggi," ucap Qohar. 

Dirinya juga menuturkan penemuan penyidikan kejaksaan terkait adanya pemufakatan jahat dari impor yang dilakukan keduanya. Pemufakatan itu melibatkan Sani, Riva, Agus, dan tersangka Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. 

Keempatnya bekerja sama dengan pihak broker, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati. Selain itu, juga melibatkan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.

Dalam pengadaan impor itu, Riva membeli BBM RON 92 (Pertamax), padahal nyatanya yang dibeli adalah BBM RON 90 (Pertalite), yang kualitasnya lebih rendah. Kemudian, keduanya dilakukan blending atau dioplos di depo untuk dijadikan BBM RON 92.

Sementara itu, Yoki dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina International Shipping, sengajar di mark up sebesar 13 sampai 15 persen. Hal itu pun menguntungkan pihak broker, yakni Kerry.

"Nah, dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah, harganya menjadi melangit," ucap Qohar memungkasi.

DICKY KURNIAWAN | JIHAN RISTIYANTI | TEMPO.CO