TEMPO.CO, Jakarta - Agen Pemegang Merk (APM) kendaraan di Indonesia meminta pemerintah melakukan studi khusus sebelum mewajibkan mereka untuk membuat mobil dual fuel yang bisa digerakkan dengan bahan bakar minyak dan gas. (Baca: Aturan Wajib Mobil Dual Fuel Terbit Tahun Depan)

"Penggunaan dual fuel bukan keputusan yang mudah dan cepat. Apakah pasar bisa menerima produk ini?," kata Vice President Sales and Marketing PT Nissan Motor Indonesia, Teddy Irawan, kepada Tempo, Sabtu, 29 Maret 2014.

Menurut Teddy, konsumen mempertanyakan sarana dan prasarana pendukung mobil dual fuel, misalnya stasiun pengisian bahan bakar gas. Konsumen pun akan menghitung untung-rugi menggunakan mobil dual fuel, termasuk harga beli dan biaya bahan bakarnya. (Baca: Produsen Otomotif Wajib Buat Mobil Dual Fuel)

Meski setuju dengan kebijakan ini, Teddy mengatakan produsen lebih mempertimbangkan keinginan pasar. "Tak perlu didorong pemerintah, kalau memang gas lebih murah dan mudah didapat, konsumen akan beralih pada mobil dual fuel," ujarnya.

Dalam wawancara di kantornya pada Jumat, 28 Maret 2014, Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan produsen kendaraan di Indonesia wajib membuat mobil dual fuel yang dinilai efektif mendukung program konversi energi dan penghematan bahan bakar minyak. Peraturan mengenai dual fuel bakal terbit pada masa pemerintahan yang akan datang. "Jika tahun ini tidak bisa, tahun depan harus berlaku," kata dia. (Baca juga: Pemda Diminta Aktif Kendalikan BBM Bersubsidi)

Untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak di sektor otomotif, pemerintah sudah berulang kali membuat kebijakan. Produsen pernah diminta untuk mengembangkan mobil listrik, mobil bermesin hibrida (gabungan motor listrik dengan mesin bensin), hingga memasang konverter kit gas di kendaraan. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum ada yang berjalan secara efektif.

AYU PRIMA SANDI

Berita TerpopulerKasus Satinah, Pemerintah Tak Sudi Jadi Komoditas Akhirnya Polisi Temukan Bayi dan Penculiknya Cerita Para Korban MH370