TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, pemerintah tak sanggup memenuhi persyaratan uang jaminan sebesar 7 juta euro atau Rp 113 miliar yang diajukan Dorna, promotor Moto GP. Imam mengatakan, pemerintah akan mencoba melobi agar jumlah itu diturunkan.

“Kemampuan pemerintah paling banyak sekitar dua sampai tiga juta euro,” ujar Imam, Jumat, 11 September 2015. “Kami akan membicarakannya dengan Dorna.”

Indonesia mendapat peluang menjadi tuan rumah MotoGP 2017 setelah mengajukan diri kepada Dorna sejak awal tahun. Bahkan, CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, datang ke Jakarta untuk meninjau kesiapan Sirkuit Sentul pada awal Mei lalu.

Ezpeleta dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 21 Oktober. Mereka akan membicarakan soal kontrak antara Indonesia dan Dorna ihwal kompetisi bergengsi tersebut. Nahrawi mengatakan, bakal melobi negosiasi uang jaminan dalam kunjungan bos Dorna tersebut.

M. Khusen Yusuf, staf khusus Bidang Olahraga Kementerian Olahraga, menyatakan pemerintah sedang mengkaji skema negosiasi agar kejuaraan tersebut bisa digelar di Tanah Air. Dia menegaskan kajian tersebut adalah bentuk keseriusan pemerintah agar MotoGP bisa kembali digelar di Indonesia.

“Kami berusaha keras karena ini adalah salah satu konsentrasi presiden dalam memperbaiki tata kelola keolahragaan nasional,” ujar Khusen.

Pemerintah semakin bersemangat, lanjut Khusen, karena ajang MotoGP tak hanya berdampak positif pada kemajuan olahraga Tanah Air, tapi sekaligus bisa meningkatkan perekonomian Indonesia yang sedang lesu akibat krisis global. Sebab, hunian hotel akan meningkat tajam dan turis asing dari berbagai negara bakal berdatangan.

Itulah sebabnya, ujar Khusen, kejuaraan ini disikapi secara bahu-membahu oleh lintas kementerian seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Usaha Milik Negara. Menteri Pariwisata Arif Yahya sebelumnya menyatakan keuntungan digelarnya MotoGP di Indonesia bisa mencapai Rp 3 triliun, “Makanya kami sangat sirus melakukan persiapan,” kata Khusen.

Khusen membenarkan waktu satu tahun sebelum perhelatan memang cukup singkat untuk memantangkan persiapan. Apalagi masih banyak hal yang perlu dilakukan selain menyediakan uang jaminan, misalnya merenovasi Sirkuit Sentul yang membutuhkan perbaikan mencapai 40 persen.

Kondisi cukup rumit lantaran sirkuit yang pernah menggelar MotoGP pada 1996 dan 1997 bukan milik pemerintah, melainkan dikelola PT Adamex Indra Utama. Menurut Khusen, butuh payung hukum agar pemerintah bisa mengucurkan duit pada renovasi sirkut, “Tapi kami upayakan tetap ada dana renovasi dari negara,” katanya.

TRI SUHARMAN