TEMPO.CO, Jakarta - Draf Keputusan Presiden tentang Penyelenggaraan Kejuaraan MotoGP 2017 terus dikebut oleh pemerintah. Mereka menargetkan penyelesaian payung hukum ajang bergengsi tersebut rampung paling lambat pekan depan. "Tinggal model bisnis kejuaraan yang sedang dikaji," ujar Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemarin.

Model bisnis itu bukan perkara mudah karena di dalamnya tak hanya menganut pembagian tugas di antara instansi pemerintah. Namun juga merincikan kewajiban pemerintah maupun pihak lain terhadap kejuaraan tersebut. "Misalnnya kewajiban membayar promotor itu dari siapa?" kata Gatot. 

Promotor yang dimaksud Gatot adalah Dorna Sports SL, penyelenggara MotoGP yang memberi slot Indonesia untuk masuk kalender kejuaraan tersebut. Mereka memberikan syarat kepada Indonesia membayar Rp 108 miliar atau 7 juta euro bila hendak menjadi tuan rumah pada 2017. Begitu pula bila Indonesia ingin melanjutkan pergelaran tersebut hingga 2019.

Kendati pemerintah sempat membantah kewajiban itu masuk dalam letter of intent (LOI) yang diteken Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada pertengahan November, Gatot akhirnya mengakui bahwa kewajiban itu tertuang di dalamnya. "Dalam LOI disebutkan kewajiban itu selama tiga tahun penyelenggaraan MotoGP, yakni 2017, 2018, serta 2019," ucapnya.

Meski begitu, Gatot mengatakan beban pembayaran tak harus ditalangi pemerintah. Sebab, dalam LOI hanya disebutkan bahwa pembayaran atas nama Indonesia. "Pemerintah bisa saja hanya memfasilitasi, sementara sumber dana bisa dari mana saja," katanya.

Adapun Menteri Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pembayaran fee tersebut bisa dibebankan kepada pihak swasta yang akan menjadi sponsor dalam pergelaran MotoGP di Sirkuit Sentul, Bogor. "Kami yakin sponsor yang berminat pada kejuaraan ini akan sangat banyak," ujar Nahrawi.

Sayangnya, belum diketahui siapa saja pengusaha yang menjamin keberadaan modal tersebut. Alhasil, pembayaran fee terhadap Dorna belum bisa dipastikan dalam Keppres. Gatot mengatakan tim penyusun draf Keppres bakal menggelar pertemuan untuk membahas hal tersebut. "Mungkin minggu ini akan ada pertemuannya," katanya.

Tinton Soeprapto, bos Sirkuit Sentul, mengatakan para pengusaha akan melirik kejuaraan MotoGP bila pemerintah menjamin pelaksanaannya. Salah satu bentuk jaminannya adalah penerbitan Keppres MotoGP. "Akan datang sendiri kalau Keppres-nya sudah jadi," ujarnya.

Tinton pun berharap Keppres bisa segera rampung. Sebab, Keppres juga menjadi alat untuk memudahkan perusahaannya membayar desain renovasi Sirkuit Sentul yang sudah dirampungkan Hermann Tilke, arsitek sirkuit dunia. 

Herman meminta bayaran 1 juta euro atau Rp 15 miliar untuk desain yang sudah laik di arena MotoGP tersebut. "Kalau Keppres jadi, semua akan gampang diselesaikan," tuturnya.

TRI SUHARMAN