TEMPO.CO, Jakarta - Dorna Sport SL, penyelenggara MotoGP, mematok tenggat bagi Indonesia untuk menyetor dokumen rencana induk desain ulang Sirkuit Sentul sebelum Januari ini berakhir. Mereka juga meminta dokumen tahap pembangunan proyek diberikan bersamaan.

"Untuk disetujui sebelum meneken kontrak lanjutan pada 31 Januari 2016," demikian isi surat Dorna yang diteken bosnya, Camelo Ezpeleta, dan ditujukan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kamis, 7 Januari 2016.

Penandatanganan kontrak itu adalah tahap lanjutan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Tahap awal berupa penandatangan perjanjian bisnis (letter of intent), yang sudah dilakukan pada 18 November 2015.

Kontrak yang bakal berisi kewajiban dan hak Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP tersebut bakal menjadi acuan bagi federasi balap sepeda motor dunia (FIM) untuk menyetujui masuknya Indonesia ke kalender MotoGP 2017.

Menurut Ikatan Motor Indonesia, FIM akan membahas kalender bagi Indonesia pada awal tahun ini. Namun permintaan Dorna tersebut belum pasti bisa dipenuhi pemerintah. Sebab, desain ulang Sirkuit Sentul yang sudah dibuat arsitek sirkuit internasional Herman Tilke belum ada di tangan pemerintah.

Sampai sekarang pengelola Sirkuit Sentul belum membayar jasa Tilke selaku pembuat desain tersebut sebesar US$ 1 juta atau sekitar Rp 13,9 miliar. Tinton Soeprapto, bos Sirkuit Sentul, mengatakan belum punya uang untuk  membayar jasa Tilke.

Karena itu, penyusunan dokumen rencana induk desain ulang Sirkuit Sentul yang dibebankan pemerintah kepada Tinton pun belum kelar. "Uang dari siapa kalau payung hukumnya belum ada?" kata Tinton, Jumat, 9 Januari 2016.

Payung hukum yang dimaksud Tinton adalah keputusan presiden (keppres) tentang MotoGP. Beleid yang mengatur rincian rencana kejuaraan MotoGP itu bakal digunakan Tinton untuk menggaet investor lain guna membayar Tilke. "Kalaupun bisa bayar sekarang, tanggung jawabnya ke mana?" ujar Tinton. "Kami bukan mau buang garam di laut."

Gatot S. Dewabroto, juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengatakan keppres MotoGP sudah dalam tahap finalisasi. Pemerintah akan membahas peraturan itu dalam rapat terbatas kabinet di Istana, Senin pekan depan. "Semoga setelah rapat terbatas sudah bisa terbit keppres tersebut," kata dia.

Gatot mengatakan instansinya sudah mengabari Tinton tentang pembahasan keppres MotoGP. Sebab Tinton diminta menyetor surat pernyataan yang menyebut Sentul bebas dari masalah hukum. Bila pun ada sengketa, Gatot melanjutkan, pengelola yang harus bertanggung jawab. "Surat itu sudah harus ada sebelum rapat kabinet," kata dia.

Tinton tak mempersoalkan permintaan pemerintah. Ia menegaskan, Sirkuit Sentul sudah mempunyai status hukum yang jelas dengan alas sertifikat serta dokumen pendukung lainnya. "Kami tidak hanya bermimpi menggelar MotoGP," katanya.

Namun, tugas Tinton, Gatot melanjutkan, masih cukup banyak. Selain menyelesaikan rencana induk desain ulang sirkuit Sentul, Tinton harus membuat rencana induk kejuaraan MotoGP yang menjadi turunan keppres tersebut. "Kami kasih tenggat paling lambat pekan ketiga Januari," katanya. *