TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengkaji ulang rencana Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan MotoGP. Keputusan ini dibuat dalam rapat terbatas mengenai MotoGP di Istana siang ini.

"Pada rapat hari ini, Presiden memutuskan bahwa harus dikaji dulu apa Indonesia benar-benar siap melaksanakan MotoGP," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kantor Presiden, Senin, 11 Januari 2016.

Presiden, kata Puan, menugaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk membuat kajian dalam bentuk masterplan atau petunjuk pelaksanaan MotoGP. Setelah kajian ini selesai, baru akan diputuskan apakah Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk menyelenggarakan MotoGP. "Selambat-lambatnya kajian dibuat dalam dua pekan," kata Puan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan Presiden meminta kajian terlebih dahulu untuk memastikan dari sisi kesiapan anggaran. Menurut dia, salah satu yang harus dikaji adalah apakah anggaran yang nantinya digunakan Sirkuit Sentul bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. "Mungkin enggak APBN masuk ke swasta, seperti apa dari sisi keuangan. Maka itu, Menkeu minta waktu beberapa hari," katanya.

Selain itu, kata Imam, Sentul sebagai pihak yang dipercaya Dorna merasa tidak cukup dengan anggaran yang dimiliki sehingga harus melibatkan pemerintah. Pemerintah, kata Imam, harus membuat kajian dulu sejauh mana dapat memberikan bantuan bagi Sentul. "Renovasi kan juga tidak hanya di dalam, harus ada pintu keluar tol, perlu ada bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," katanya.

ANANDA TERESIA