TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga mengkaji lebih ulang terkait status Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP 2017.

"Arahan Bu Puan, status Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP dikaji ulang urgensinya. Kemenpora ditugasi untuk membuat kajian lebih komprehensif," ujar Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, saat dihubungi, Jumat, 29 Januari 2016.

Mengenai status Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP 2017, hari ini, 29 Januari 2016, dibahas dalam rapat tingkat kementerian yang berlangsung di kantor Kemenko PMK. Selain perwakilan dari Kemenpora, rapat itu juga dihadiri Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Kementerian Keuangan.

Gatot mengungkapkan dalam rapat itu sudah dipastikan gelaran MotoGP tidak bisa digelar di Sirkuit Internasional Sentul maupun di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dua tempat itu semula diajukan sebagai tempat menggelar lomba balap motor elit dunia itu.

"Sentul sudah pasti tidak mungkin, GBK juga tidak mungkin karena tingkat kesulitannya tinggi. IMI juga mengatakan sirkuit MotoGP itu harus sirkuit khusus," kata Gatot.

Sesuai arahan Menteri PMK Puan, Gatot mengatakan Kemenpora akan melakukan pengkajian ulang. "Kami tetap berkeinginan agar MotoGp bisa digelar di Indonesia," ujarnya.

Kemenpora, kata Gatot, selain melakukan pengkajian ulang, juga aktif berkomunikasi dengan Dorna Sport, sebab Sabtu, 30 Januari 2016, adalah batas waktu akhir untuk menyerahkan studi kelayakan sebagai syarat administratif untuk menjadi tuan rumah MotoGP.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Dorna. Harusnya deadline besok, tetapi kami minta mundur," ujarnya. Ia menambahkan, ada kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah tetapi mundur di tahun 2018.

RINA WIDIASTUTI