Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) saat mengunjungi booth Honda di ajang GIIAS 2017 di ICE, BSD, Tangerang, 10 Agustus 2017. TEMPO/Diko
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana untuk membatasi produksi mobil konvensional guna memberikan porsi bagi mobil listrik sebesar 20 persen pada 2025. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peta jalan mobil listrik sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Negara diklaim telah sepakat untuk melakukan pembatasan jumlah mobil konvensional pada waktu tertentu.
"Salah satu yang kita setujui adalah beliau menyetujui pada 2025 itu, 20 persen (dari total produksi) mobil berbasis electric vehicles," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 30 Agustus 2017.
Dia menambahkan dasar hukum peta jalan mobil listrik sudah diatur dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
Baca: Industri Mobil Listrik Terkendala Pajak Selangit
Kendati demikian, pemerintah akan mengkaji ulang dasar hukum tersebut dengan melakukan revisi atau menerbitkan PerPres khusus. Dalam waktu dekat, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pemangku kepentingan bakal melakukan uji coba terhadap 10 prototype mobil listrik yang bisa dikategorikan laik jalan.
Prototype atau purwarupa tersebut akan dibagikan, antara lain ke Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa diuji.
Pengujian tersebut, lanjut Airlangga, dilakukan terhadap dua tipe, yakni plug-in hybrid dan self charging electric vehicle. Kedua teknologi tersebut sudah tersedia di Indonesia. Menurutnya, peta jalan yang harus dikerjakan adalah untuk pengembangan teknologi baterai lithium-ion battery. Kemenperin dan salah satu produsen otomotif juga telah melakukan penelitian baterai tersebut yang kelak bisa digunakan sebagai sumber tenaga mobil listrik.
